Dalam diskusi mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk Tahun Anggaran 2027 di Aula Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu, penanggulangan kemiskinan di wilayah ini menjadi topik yang mencolok. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2026 ini menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi Luwu dalam mengatasi kemiskinan, meskipun ada klaim pertumbuhan ekonomi yang positif.
Kemiskinan yang Masih Tinggi di Luwu
Ketua Komisi I DPRD Luwu, Haji Basaruddin, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait angka kemiskinan yang dinilai masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Politisi dari Partai NasDem ini mempertanyakan mengapa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak sejalan dengan klaim pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kabupaten Luwu.
Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata tidak berdampak langsung. Basaruddin mencatat bahwa banyak warga Luwu masih berjuang dalam kondisi yang sangat sulit, yang mencerminkan realitas di lapangan.
Fakta vs Data
“Kami tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kemiskinan di Kabupaten Luwu masih tinggi. Meskipun ada laporan pertumbuhan ekonomi yang positif, kenyataannya adalah kemiskinan justru semakin meningkat. Ini adalah fakta yang kami temukan di lapangan, bukan hanya sekedar angka,” tegas Basaruddin dengan penuh keyakinan.
Basaruddin juga menyoroti adanya kesenjangan yang semakin jelas antara yang kaya dan yang miskin. “Yang miskin semakin terpuruk, sementara yang kaya semakin kaya. Apa yang menyebabkan fenomena ini?” tanyanya retoris kepada rekan-rekannya di DPRD.
Pentingnya Ketepatan Sasaran Program
Dalam pandangannya, Basaruddin mencatat bahwa ketepatan sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan merupakan suatu keharusan. Ia menyoroti kurangnya perhatian terhadap masyarakat di daerah pesisir, khususnya para nelayan, yang seharusnya mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah.
“Di Kabupaten Luwu ada banyak daerah pesisir di mana masyarakat bergantung pada sektor perikanan. Namun, perhatian terhadap kelompok ini masih sangat minim, dan ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan tetap tinggi,” jelasnya.
Program yang Tepat Sasaran
Basaruddin melanjutkan bahwa beberapa daerah di Kabupaten Luwu yang berada di pesisir memang membutuhkan lebih banyak perhatian. “Kondisi ini bisa jadi adalah faktor mengapa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan, karena program-program yang dijalankan tidak tepat sasaran,” tambahnya.
Pernyataan Basaruddin tersebut muncul sebagai tanggapan atas penjelasan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Moh. Arsyal Arsyad, yang sebelumnya menyampaikan bahwa masalah kemiskinan di daerah ini tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi riil masyarakat.
Data Kemiskinan dan Ketergantungan Bantuan
Dalam paparannya, Arsyal mengungkapkan bahwa angka kemiskinan yang ada perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ia mencatat adanya kecenderungan di mana sebagian penerima bantuan menunjukkan ketidakmauan untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. “Beberapa masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan merasa tidak ingin dihentikan,” ungkap Arsyal.
Namun, Basaruddin mengingatkan bahwa masalah kemiskinan tidak seharusnya hanya dipandang dari sisi data atau ketergantungan pada bantuan. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat secara nyata meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat dengan cara yang berkelanjutan.
Arah Kebijakan Anggaran 2027
Basaruddin mendorong agar pembahasan anggaran untuk tahun 2027 tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga diarahkan pada program-program yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, termasuk nelayan dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.
“Masyarakat yang berada di lapangan harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan. Kita tidak ingin peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi harus terasa oleh masyarakat,” ujarnya.
Partisipasi Anggota DPRD dalam Pembahasan
Pembahasan KUA Kabupaten Luwu dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Luwu, Andi Mammang. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota DPRD Luwu juga turut hadir, termasuk Ketua Komisi II Wahyu Napeng dari PDIP, Andi Arfan Basmin dari PPP, dan beberapa anggota lainnya dari berbagai partai.
Keberadaan anggota DPRD dalam pembahasan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar partai politik dalam menyusun kebijakan yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sorotan terhadap isu kemiskinan ini menjadi catatan penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan anggaran Kabupaten Luwu 2027 benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pentingnya Menciptakan Kesejahteraan
Dalam wawancaranya, Sekda Kabupaten Luwu, M. Rudi, mengakui bahwa angka kemiskinan di daerah tersebut memang masih tinggi. “Iya, benar,” ujarnya singkat, menunjukkan bahwa masalah kemiskinan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi bersama oleh semua pihak.
Dengan adanya kesadaran akan realitas ini, diharapkan langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak hanya berbasis data, tetapi juga berdasarkan fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Penyusunan kebijakan yang tepat dan program-program yang menyentuh langsung akan sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Luwu.
Di tengah tantangan yang ada, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan tinggi di Luwu. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terfokus, diharapkan angka kemiskinan dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
