KPPU Kanwil 1 Menerima 21 Laporan pada 2026, Fokus pada Pengadaan Pemerintah

Pada tahun 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mencatat adanya 21 laporan yang diterima, yang mencakup 20 laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam persaingan usaha dan satu laporan mengenai kemitraan. Laporan-laporan ini datang dari lima provinsi yang menjadi cakupan KPPU Kanwil I, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Fenomena semakin meningkatnya laporan ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Beragam Isu yang Dilaporkan

Isu-isu yang teridentifikasi dalam laporan tersebut sangat bervariasi. Di antaranya adalah dugaan persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, praktik kartel yang berhubungan dengan harga komoditas, serta dugaan praktik monopoli. Selain itu, terdapat juga laporan mengenai perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi. Dari 20 laporan mengenai persaingan usaha, 14 di antaranya berkaitan dengan dugaan persekongkolan dalam tender. Sementara itu, dua laporan berhubungan dengan dugaan kartel harga, dua laporan terkait praktik monopoli, dan dua laporan lainnya menyangkut penyalahgunaan posisi dominan.

Pernyataan Kepala KPPU Kanwil I

Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, menyatakan, “Laporan yang diterima mencerminkan keragaman masalah persaingan usaha di wilayah kami. Namun, tampaknya pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi fokus utama perhatian masyarakat.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu pengadaan menjadi titik rawan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pihak berwenang.

Proses Penanganan Perkara

Dalam hal penanganan perkara, Ridho mengungkapkan bahwa KPPU Kanwil I saat ini memiliki 11 perkara yang tengah dalam tahap penyelidikan, yang mayoritas berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini sangat penting dilakukan agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Isu Strategis Lainnya

Selain pengadaan, KPPU Kanwil I juga menerima laporan mengenai sejumlah isu strategis. Beberapa di antaranya mencakup dugaan kesepakatan harga pada pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pesisir Selatan, praktik monopoli jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Dumai, dan perjanjian tertutup dalam pemasaran produk telekomunikasi di Aceh dan Sumatera Utara. Ini menunjukkan bahwa tantangan dalam persaingan usaha mencakup berbagai sektor dan perlu ditangani dengan serius.

Prinsip Penanganan Laporan

Ridho menegaskan bahwa KPPU tidak hanya menilai ada atau tidaknya laporan yang masuk, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana laporan tersebut dapat ditindaklanjuti. “Kami berfokus pada alat bukti dan ketentuan hukum persaingan usaha yang ada. Oleh karena itu, setiap laporan harus melalui proses penanganan yang sesuai,” jelasnya, menunjukkan komitmen KPPU untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

Kegiatan Kajian KPPU

Di samping penegakan hukum, KPPU Kanwil I juga aktif melakukan kajian yang relevan dengan wilayah kerjanya. Sepanjang tahun 2026, KPPU melaksanakan empat kajian penting yang mencakup berbagai isu, antara lain:

• Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
• Struktur pasar jasa transportasi distribusi BBM regional Sumbagut.
• Struktur pasar distribusi semen di Sumatera Utara.
• Kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Aceh Tenggara.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis pasar, serta mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan adil bagi semua pelaku usaha.

Peran KPPU dalam Kebijakan Pemerintah

Selain melakukan kajian, KPPU Kanwil I juga berperan dalam memberikan advokasi dan saran kepada pemerintah. Salah satu contohnya adalah pengawalan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah kerjanya. Ini merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi KPPU kepada Presiden RI mengenai KDKMP. KPPU berupaya mendorong agar pengembangan KDKMP sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif.

Komitmen KPPU untuk Usaha yang Adil

Ridho menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha. “Kami berkomitmen untuk mengawasi hal ini di tingkat wilayah,” ujarnya, menegaskan tanggung jawab KPPU dalam menjaga keseimbangan di dunia usaha.

Monitoring Sektor Pangan

Di sektor pangan, KPPU Kanwil I juga aktif melakukan monitoring terhadap harga dan ketersediaan komoditas, serta inspeksi pasar di berbagai daerah. Pada bulan September 2026, kegiatan monitoring ini difokuskan pada kenaikan harga daging ayam potong dan kelangkaan beras premium. Ini adalah langkah proaktif untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam rantai pasok.

Identifikasi Masalah Persaingan

Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi mengenai kondisi pasar serta mengidentifikasi potensi masalah yang dapat timbul dalam persaingan di rantai pasok dan distribusi komoditas. Upaya ini sangat penting untuk menjaga agar pasar tetap berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang merugikan konsumen.

Peran Media dalam Edukasi Masyarakat

KPPU Kanwil I berkomitmen untuk terus hadir di wilayah dan memastikan bahwa persaingan usaha berlangsung dengan sehat. Ridho mengajak media untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dan menyampaikan berbagai persoalan yang muncul dalam persaingan usaha. “Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai isu-isu persaingan usaha yang terjadi di lapangan,” tutupnya, menekankan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.