Pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kebijakan quantitative easing (QE) menjadi topik hangat yang belakangan ini banyak diperbincangkan. Namun, menurut Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, belum ada komunikasi awal dari pemerintah terkait isu ini.
Komunikasi Awal Pemerintah Belum Terdengar
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, terkait pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB dan kebijakan QE. Karena belum ada komunikasi resmi dari pemerintah, Banggar DPR belum dapat memberikan pandangan lebih jauh mengenai rencana tersebut.
Ruang Fiskal Pemerintah Masih Ada
Said menilai, meski belum ada komunikasi resmi dari pemerintah terkait pelebaran defisit, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen PDB. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memastikan target pendapatan negara tercapai, termasuk melalui pembenahan sistem perpajakan.
Meningkatkan Pendapatan Negara Melalui Coretax System
Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk memastikan target pendapatan negara tercapai adalah melalui coretax system. Diharapkan, dengan sistem ini, pengumpulan penerimaan perpajakan akan menjadi lebih baik. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pentingnya Membatasi Belanja Negara
Said Abdullah juga menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap program-program yang tidak menjadi prioritas. Menurutnya, jika belanja negara dapat dikendalikan dan diseimbangkan dengan realisasi pendapatan, maka target defisit di bawah 3 persen PDB masih dapat dipertahankan.
Strategi Pembiayaan Negara Harus Dikelola dengan Hati-hati
Bukan hanya itu, Said juga menekankan pentingnya strategi pembiayaan negara dikelola dengan hati-hati, terutama di tengah tekanan terhadap peringkat kredit. Menurutnya, pemerintah harus mampu meyakinkan investor agar tetap membeli Surat Berharga Negara (SBN), sekaligus memperluas porsi SBN ritel di pasar domestik.
Konsekuensi Pelebaran Defisit di Atas 3 Persen
Di sisi lain, Said juga mengingatkan bahwa pelebaran defisit di atas 3 persen memiliki konsekuensi jangka menengah karena akan menambah beban utang negara. Meski dalam jangka pendek ruang fiskal menjadi lebih lebar, dalam jangka menengah beban fiskal akan bergeser ke masa depan karena pelebaran defisit dibiayai dengan utang.
Perlu Kajian Matang Untuk Kebijakan Quantitative Easing
Said juga menegaskan bahwa kebijakan QE harus dihitung secara matang, terutama jika Bank Indonesia menyerap SBN dari pasar sekunder. Menurutnya, Bank Indonesia tetap memiliki tanggung jawab utama menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.
Kebijakan Pencetakan Uang Harus Diwaspadai
Kebijakan pencetakan uang juga harus diwaspadai, karena berpotensi memicu stagflasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Menurut Said, kondisi daya beli masyarakat saat ini masih belum sepenuhnya pulih, sehingga peningkatan jumlah uang beredar dapat menimbulkan tekanan ekonomi baru.
Pelibatan Para Ekonom dalam Mengkaji Kebijakan Fiskal dan Moneter
Said juga menegaskan pentingnya melibatkan para ekonom dalam mengkaji setiap kebijakan fiskal dan moneter yang akan diambil oleh pemerintah. Ia berharap ada kajian yang melibatkan para ekonom, sehingga setiap kebijakan ekonomi memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai, termasuk memetakan risiko dan mitigasinya.
Yang paling penting adalah menjaga kondisi fiskal Indonesia tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan, demikian pesan Said Abdullah kepada pemerintah. Hal ini penting agar perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah tantangan yang ada.
