Perekonomian global pada Juli 2026 masih berada dalam situasi ketidakpastian, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika geopolitik, perlambatan aktivitas ekonomi secara global, serta fluktuasi harga komoditas. Meskipun demikian, terdapat tanda-tanda perbaikan yang signifikan pada sektor manufaktur domestik, yang menjadi harapan untuk pemulihan ekonomi.
Pemulihan Sektor Manufaktur Indonesia
Pada bulan Juli 2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) untuk sektor manufaktur Indonesia meningkat menjadi 50,2, naik dari angka 46,9 yang tercatat pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur mulai mengalami ekspansi kembali. Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung perekonomian nasional, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga BI-Rate pada angka 5,75 persen.
Kinerja Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Di tengah dinamika ekonomi global, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan performa yang mengesankan. Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepri, Budiman, melaporkan bahwa pada triwulan II tahun 2026, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 6,99 persen (yoy), yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,29 persen (yoy).
Capaian ini menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera dan menempatkannya pada peringkat ketiga secara nasional. Kepri juga memberikan kontribusi sebesar 7,18 persen terhadap perekonomian regional di Sumatera. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor industri pengolahan, yang berkontribusi sebesar 40,52 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi penggerak utama, menandakan pentingnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Stabilitas Harga dan Inflasi
Inflasi di Kepri pada Juli 2026 tercatat sebesar 4,24 persen (yoy), dengan inflasi bulanan sebesar 0,23 persen (mtm). Meskipun tekanan harga bulanan relatif terkendali, perhatian terhadap inflasi tahunan masih diperlukan, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di masyarakat.
Kesejahteraan Masyarakat Kepri
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kepri menunjukkan perkembangan positif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 6,45 persen, mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin, sementara rasio gini juga turun menjadi 0,354, berkurang 0,031 poin. Kualitas pembangunan manusia di provinsi ini tetap terjaga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53, dan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin menjadi 4,09 persen.
Perkembangan Sektor Primer
Perbaikan kesejahteraan juga terlihat di sektor primer. Pada Juli 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 110,27, mencatat pertumbuhan 2,27 persen (mtm), sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 107,57, tumbuh sebesar 1,66 persen (mtm). Kenaikan kedua indikator ini menunjukkan perbaikan daya tukar dan daya beli petani serta nelayan, yang merupakan bagian penting dari perekonomian daerah.
Namun, untuk memastikan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan di sektor primer, diperlukan penguatan produktivitas, akses pasar yang lebih baik, serta dukungan terhadap infrastruktur dan rantai pasok.
Perdagangan Luar Negeri Kepri
Di sektor eksternal, perdagangan luar negeri Kepri pada Juni 2026 mencatatkan defisit neraca perdagangan sebesar USD 612,73 juta. Nilai ekspor tercatat sebesar USD 2.065,61 juta, sedangkan impor mencapai USD 2.678,34 juta. Meskipun ada kebutuhan untuk mengawasi tingginya angka impor, sebagian besar berkaitan dengan barang modal yang esensial untuk mendukung aktivitas industri.
Akses Pembiayaan untuk Pelaku Usaha
Akses pembiayaan bagi pelaku usaha semakin diperkuat melalui penyaluran Kredit Program yang telah mencapai Rp1,153 triliun hingga Juli 2026. Ini diharapkan dapat mendukung aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat setempat.
Kinerja Fiskal Daerah Kepri
Dari segi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri hingga Juli 2026 masih mencatat surplus, meskipun pendapatan daerah mengalami stagnasi. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp6,61 triliun atau 50,13 persen dari target, dengan sedikit kontraksi sebesar 0,12 persen (yoy). Sementara Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 7,13 persen (yoy), Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tumbuh 11,57 persen (yoy) menjadi Rp2,81 triliun, terutama didorong oleh pertumbuhan Pajak Daerah yang signifikan, yakni sebesar 18,96 persen (yoy).
Belanja Daerah dan Prioritas Pembangunan
Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp6,29 triliun, tumbuh 2,31 persen (yoy), sehingga APBD masih menunjukkan surplus sebesar Rp318,74 miliar. Namun, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp332,44 miliar atau 19,40 persen dari pagu, yang menunjukkan bahwa percepatan belanja produktif masih menjadi agenda penting untuk semester kedua tahun 2026.
Kinerja APBN Regional Kepri
Dalam Rapat ALCo Regional Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2026, disampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Juli 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp10,60 triliun, tumbuh 37,85 persen (yoy). Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi kontributor utama, mencapai Rp8,04 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat angka Rp2,56 triliun, tumbuh signifikan sebesar 75,36 persen (yoy).
Belanja Negara dan Investasi
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp7,55 triliun, tumbuh 2,62 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp3,70 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal yang mencapai 89,80 persen (yoy). Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mempercepat belanja untuk mendukung pembangunan dan investasi di daerah.
Transfer ke Daerah dan Dukungan Layanan Publik
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencatat angka Rp3,85 triliun atau 61,26 persen dari pagu, meskipun mengalami kontraksi 10,30 persen (yoy) akibat penurunan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Desa. Meskipun demikian, TKD tetap memiliki peranan penting dalam menjaga kapasitas fiskal pemerintah daerah serta mendukung kesinambungan layanan publik.
Strategi untuk Memperkuat Pertumbuhan Fiskal Kepri
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Kepulauan Riau hingga Juli 2026 menunjukkan bahwa fiskal berperan sebagai penopang aktivitas ekonomi di tengah meningkatnya risiko global. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat melalui optimalisasi penerimaan, percepatan belanja produktif, penguatan konektivitas, serta infrastruktur logistik dan pengendalian inflasi pangan.
Sejalan dengan tema transformasi ekonomi daerah, peningkatan kesiapan digital juga perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan. Ini meliputi pemerataan konektivitas digital, peningkatan talenta dan literasi digital, serta percepatan adopsi teknologi di sektor industri, perdagangan, logistik, pariwisata, dan UMKM. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan APBN dan APBD tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi Kepri secara inklusif dan berkelanjutan.
