Di tengah tantangan perekonomian yang terus berkembang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) telah sepakat untuk memberikan tambahan modal yang signifikan bagi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Melalui penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penyertaan modal, tambahan modal sebesar Rp100 miliar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pentingnya Tambahan Modal untuk Jamkrida
Tambahan modal ini sangat penting untuk meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas keuangan PT Jamkrida Jatim. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa penambahan ini akan menjadi landasan hukum dalam usaha bersama untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan penjaminan kredit daerah.
Melalui Raperda ini, Pemprov Jatim berupaya menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan tambahan modal, diharapkan Jamkrida dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam penjaminan kredit kepada pelaku usaha.
Data dan Analisis Kesehatan Keuangan Jamkrida
Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa salah satu indikator kesehatan finansial Jamkrida dapat dilihat dari gearing ratio. Gearing ratio nasional untuk perusahaan penjaminan pada Desember 2024 tercatat sebesar 24 kali. Namun, PT Jamkrida Jatim saat ini mencapai 35,76 kali, yang mendekati batas maksimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Gearing ratio nasional: 24 kali
- Gearing ratio Jamkrida Jatim: 35,76 kali
- Batas atas OJK: 40 kali
- Risiko pembagian dividen: Jika mencapai 40 kali
- Tujuan tambahan modal: Memperkuat kesehatan keuangan
Jika PT Jamkrida Jatim mencapai angka 40 kali, maka perusahaan tidak akan diperbolehkan membagikan dividen kepada Pemprov Jawa Timur. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kuat bagi Pemprov dan DPRD untuk menyetujui tambahan modal sebesar Rp100 miliar.
Komitmen untuk Meningkatkan Layanan UMKM
Gubernur Khofifah menekankan bahwa penambahan penyertaan modal ini bukan hanya untuk memperkuat struktur permodalan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan layanan penjaminan bagi UMKM. Dengan demikian, diharapkan Jamkrida dapat lebih efektif dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 9,78 juta unit pada tahun 2024. Hingga pertengahan tahun 2025, Jamkrida Jatim telah menyalurkan penjaminan kepada 122.750 UMKM, dengan total nilai penjaminan mencapai Rp10,11 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh UMKM di Jawa Timur dan pentingnya dukungan dari lembaga penjaminan.
Strategi Optimalisasi Akses Pembiayaan
PT Jamkrida Perseroda dituntut untuk mengoptimalkan perannya dalam penyediaan penjaminan pembiayaan. Dalam konteks ini, Gubernur Khofifah menekankan perlunya akses yang lebih luas bagi UMKM ke pembiayaan formal. Dengan adanya tambahan modal, diharapkan Jamkrida dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan penjaminan yang lebih baik.
- Peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM
- Optimalisasi peran Jamkrida dalam penjaminan
- Strategi peningkatan layanan
- Komitmen untuk mendukung usaha produktif
- Pengembangan ekonomi daerah melalui UMKM
Tahapan Pemenuhan Tambahan Modal
Kesepakatan untuk menambah modal sebesar Rp100 miliar akan dilaksanakan secara bertahap, dijadwalkan antara tahun 2027 hingga 2029. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kinerja perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Jatim sangat berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, memastikan bahwa tambahan modal ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Gubernur juga meminta agar Jamkrida menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tambahan modal ini.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Modal
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya menjaga kesehatan perusahaan dalam pengelolaan tambahan modal yang diberikan. Dengan penambahan penyertaan modal, Pemprov Jatim berharap PT Penjaminan Kredit Daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan modal sangat penting untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Jamkrida harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan tambahan modal ini selaras dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas penjaminan yang diberikan kepada UMKM.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Kesepakatan antara DPRD Jatim dan Pemprov Jatim untuk menambah modal PT Jamkrida Jatim sebesar Rp100 miliar merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dengan dukungan ini, Jamkrida diharapkan dapat berfungsi lebih optimal dalam memberikan penjaminan kepada UMKM, yang merupakan pilar penting dalam perekonomian daerah.
Kedepannya, diharapkan langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Melalui peningkatan akses permodalan dan dukungan yang lebih baik bagi pelaku usaha, Pemprov Jatim dan DPRD Jatim berkomitmen untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di Jawa Timur.
